Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Profil Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner     

  Nama                                    :   Drh. Rina Pujiastuti M.Si 

  Tempat / Tanggal Lahir         :   Surabaya, 23 Oktober 1980

  Mulai Menjabat                     :   15 Mei 2023

 Riwayat Jabatan 

2023 – 2024Kepala UPT PT dan Keswan Madura - Disnak Jatim
2020 – 2023Kepala Seksi di UPT IB Surabaya - Disnak Jatim

Riwayat Pendidikan

2016     Magister Ilmu Biologi Reproduksi - Universitas Airlangga Surabaya
2007 Sarjana Kedokteran Hewan -  Universitas Airlangga Surabaya
1999SMAN 2 SURABAYA
1996SMPN 1 SURABAYA
1993SDK THERESIA 2 SURABAYA 

 

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  2. pelaksanaan kebijakan penerapan higiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  3. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
  4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah Provinsi, pengawasan praktek higiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;
  5. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan;
  6. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (check point);
  7. pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
  8. pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  9. pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan; 
  10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan higiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan; 
  11. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025).

Dasar Hukum Sertifikasi NKV

a.

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Ketentuan Persyaratan Sertifikasi NKV

1.

Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: 

 

  1. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat; Untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dimaksud, harus dilengkapi: 

 

Pengajuan oleh pemilik usaha: 

 

 

  • Fotokopi KTP pemilik usaha
  • Fotokopi NPWP pemilik usaha
  • Fotokopi izin usaha
  • Surat kuasa apabila diwakilkan
  • Surat keterangan domisili
  • Surat perjanjian kerja sama/pengelolaan usaha dalam hal kegiatan usaha ditempat orang lain
  • Surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen

 

Pengajuan oleh pemilik tempat:

 

 

  • Fotokopi KTP pemilik tempat
  • Fotokopi NPWP pemilik tempat
  • Fotokopi izin usaha
  • Surat kuasa apabila diwakilkan
  • Surat keterangan domisili
  • Surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

 

  1. Form data umum dan data khusus yang disesuaikan dengan jenis Unit Usaha antara lain: 

Riwayat Unit Usaha

Struktur organisasi dan job description yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjaminan keamanan produk hewan

Kapasitas dan produksi rata-rata per hari

Jenis produk akhir

Distribusi dan pemasaran produk

Merek dagang

Jumlah karyawan

Penanggungjawab Unit Usaha

Asal bahan baku

Suplai air bersih

Asal es dan jumlah yang dibutuhkan (untuk yang menggunakan) 

Sistem cold chain (untuk yang menggunakan).

Kapasitas gudang produk akhir.

Menerapkan sistem jaminan keamanan produk.

Memiliki sertifikat cara budidaya ternak yang baik (GFP) untuk farm budidaya unggas petelur dan ternak perah.

Memiliki sertifikat kompartemen untuk budidaya unggas.

2. 

Persyaratan teknis permohonan sertifikasi NKV meliputi: 

 

  1. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi. 
  2. Prosedur tertulis penerapan Higiene Sanitasi.
  3. Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi.
  5. Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan hewan yang dipersyaratkan.

 

Masa Berlaku, Surveillans, dan Pencabutan NKV

  1. Masa berlaku sertifikat NKV selama 5 tahun sejak sertifikat NKV diterbitkan.
  2. Untuk pelaku usaha yang sudah memiliki NKV: 
    1. Pelaku usaha yang sudah memiliki NKV wajib mengajukan surveilans NKV setiap 1 (satu) tahun sekali.
    2. Pelaku usaha mengajukan permohonan surveilans melalui Online Single Submission (OSS) dan prosedur pelaksanaan surveilans sama dengan prosedur pelaksanaan pengajuan baru.
    3. Hasil surveilans berupa surat keterangan pelaksanaan surveilans yang memuat perubahan tingkat NKV (tetap/penurunan/kenaikan) atau pencabutan NKV;
  3. Pencabutan NKV dapat dilakukan dalam hal:
    1. Ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
    2. Unit Usaha Produk Hewan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.
    3. Unit Usaha Produk Hewan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha.]
    4. Perubahan Alamat/Lokasi Unit Usaha.
    5. Perubahan nama pemilik Unit Usaha Produk Hewan dan/atau nama Unit Usaha Produk Hewan.
    6. Perubahan ruang lingkup jenis usaha yang dilakukan lebih dari 6 bulan.
    7. Unit Usaha Produk Hewan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
    8. NKV yang dicantumkan pada label dan kemasan Produk Hewan tidak sesuai dengan NKV yang diterbitkan.


Level Penilaian NKV

Level penilaian NKV ditentukan berdasarkan jumlah temuan ketidaksesuaian (mayor dan minor) persyaratan teknis dengan keadaan di lokasi dan kondisi setiap jenis Unit Usaha Produk Hewan. Berikut 3 jenis tingkatan level dalam sertifikasi NKV:

  1. Tingkat 1 (sangat baik)
  2. Tingkat 2 (baik)
  3. Tingkat 3 (cukup)


Penentuan level tersebut memiliki tujuan yakni menilai kesesuaian penerapan cara yang baik di unit usaha yang sudah memiliki NKV. Ketiga level tersebut dilakukan surveillans tiap 1 tahun sekali.

 

DAFTAR SATUAN TUGAS SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 

No.

Nama

Jabatan

1.

Dr. Ir. Indyah Aryani, MM

Pembina

2.

Dr. drh. Iswahyudi, M.P

Pejabat Otoritas

Veteriner

3.

drh. Rina Pujiastuti, M.Si

Penanggung jawab dan Auditor

4.

Hamidatul Khusniyah, M.Si

Koordinator

5.

drh. Nuria Ulfah

Auditor

6.

drh. Roma Indrayani

Auditor

7.

drh. Stephanus Bagus A.P., M.Sc

Auditor

8.

drh. Rahmalia Dwi Suindarti, M.Si

Auditor

9.

drh. Muhammad Fajar Fahmi

Auditor

10.

drh. Reni Nanda Rizkika

Auditor

11.

drh. Ellana Diah Pravitaningsih

Auditor

12.

drh. Nadya Dinda Almira

Auditor

13.

drh. Sylvia Dewi Ratnaningrum

Auditor

14.

drh. Tri Indah Hariani

Auditor

15.

drh. Nindia Putri Triningtya

Auditor

16.

drh. Widhi Nugroho Wijayanto

Auditor

17.

drh. Lanivia

Auditor

18.

drh. Fariha Hanim

Auditor

19.

drh. Lenny Sandra A.

Auditor

20.

drh. Ari Widyaningsih

Auditor

21.

drh. Henny Setiyo Fitriana

Pendamping

22.

drh. Norris Ardianti

Pendamping

23.

drh. Aditya Bayu Suryanto

Pendamping

24.

drh. Muhammad Ghufron Ananta

Pendamping

25.

drh. Nancy Dahnia Rochim, M.Vet

Pendamping

26.

drh. Nuril Lisa Ramania

Pendamping

27.

Ervina Kusumaning Ayu M. P., A.Md

Pendamping

28.

Mega Lestari, A.Md. Vet.

Pendamping

29.

Firda Karinda, A.Md.Vet.

Pendamping

30.

Mochamad Andi, A.Md.Vet

Pendamping

31.

Misgianto S.E.

Verifikator Dokumen

32

Muna Wardah Astuti, S.Kom.

Verifikator Dokumen

33.

Syam Pratiwi, S.Si

Verifikator Dokumen

34.

Argho Prihanantyo, S.E

Verifikator Dokumen

35.

Agustina Anggraini, S.Kel

Verifikator Dokumen

36.

Aprilia Maharani, S.T.

Verifikator Dokumen

37.

Rendra Faiz Hindami Perdana, S.M.

Verifikator Dokumen

38.

Rachmady

Verifikator Dokumen

39.

M. Sapi’i

Verifikator Dokumen

 

Rekapitulasi Unit Usaha yang telah Bersertifikat NKV

No.

Jenis Unit Usaha

2024

2025

2026

(Januari-September)

1

Rumah Potong Hewan - Ruminansia (RPH-R)

24

4

4

2

Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U)

8

23

10

3

Budidaya Unggas Petelur (BUP)

28

20

17

4

Budidaya Ternak Perah (BTP)

4

3

1

5

Usaha Pengolahan Daging (UPD)

12

15

7

6

Usaha Pengolahan Susu (UPS)

5

10

8

7

Usaha Pengolahan Telur (UPT)

2

6

2

8

Ritel

16

23

8

9

Kios Daging

11

14

4

10

Gudang Berpendingin (Cold Storage/CS)

14

40

16

11

Gudang Kering (GK)

20

19

17

12

Usaha Penampungan Susu

8

14

9

13

Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi

29

20

12

14

Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu

6

7

6

15

Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan

4

4

-

16

Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan

9

5

5

17

Usaha Pencucian Sarang Burung Walet

12

4

3

18

Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet

2

2

-

TOTAL

214

233

129

 

SERTIFIKAT VETERINER (SV) & REKOMENDASI PEMASUKAN
Dasar Hukum: Berdasarkan Permentan No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah NKRI. Berikut penjelasan mengenai Sertifikat Veteriner dan Rekomendasi Pemasukan.

Sertifikat Veteriner
Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan. (Pasal 1 Angka 21).

 

Persyaratan Dokumen Permohonan Sertifikat Veteriner
1. Izin edar
2. Sertifikat NKV atau dalam pembinaan NKV
3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium seperti Uji Angka Lempeng Total (TPC), Uji Residu Antibiotik, Uji Salmonella spp, Uji Staphyloccus Aureus, dan Uji Pewarnaan Sudan Red (Masa berlaku hasil uji laboratorium selama 3 bulan).
4. SOP penyimpanan produk hewan beku
5. SOP penerapan rantai dingin untuk penanganan produk hewan beku
6. SOP Biosekuriti
7. SKKH/SKPH
8. Laporan realisasi pemasukan/pengeluaran produk hewan
9. Nomor Registrasi Produk Hewan
10. Rekomendasi pemasukan provinsi penerima
11. Rekomendasi pengeluaran provinsi pengirim

 

Persyaratan dokumen yang perlu dipenuhi pemohon dapat disesuaikan dengan masing-masing jenis produk hewan yang akan dilalulintaskan.
Prosedur Penerbitan Sertifikat Veteriner
1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Veteriner (Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Provinsi dan Pulau) melalui aplikasi iSIKHNAS lalu lintas HPM (lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id).
2. Pemohon memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan umum elektronik melalui aplikasi iSIKHNAS lalu lintas HPM. 
3. Medik Veteriner yang diberi tugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
4. Medik Veteriner yang diberi tugas melakukan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
5. Medik Veteriner menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan/Rekomendasi Penerbitan/Penolakan Izin/Non Izin yang telah diisi/dilaksanakan dan selanjutnya diketahui/disahkan oleh Kepala Bidang Kesmavet.
6. Kepala Bidang Kesmavet membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi berdasarkan nominal yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diinfokan oleh Medik Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesmavet memeriksa status kesesuaian bukti bayar dengan SKRD secara manual.
9. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Jawa Timur melakukan validasi sertifikat veteriner atas persetujuan Kepala Dinas untuk pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Provinsi dan Pulau.
10. Penerbitan sertifikat veteriner oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) atas persetujuan Kepala Dinas untuk pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Provinsi dan Pulau.
11. Pemohon dapat mengunduh Sertifikat Veteriner pada aplikasi iSIKHNAS lalu lintas HPM.

 

Informasi Penting pada Sertifikat Veteriner
Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 memuat informasi mengenai:
a. Jenis HPM;
b. Jumlah HPM;
c. Alamat unit usaha pengirim HPM
d. Alamat unit usaha penerima HPM;
e. Tempat Pemeriksaan HPM;
f. Jenis alat angkut;
g. Nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi Pengeluaran; dan
h. Pernyataan HPM telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.

 

Masa Berlaku Sertifikat Veteriner
Masa berlaku Sertifikat Veteriner yakni berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.

 

Rekomendasi Pemasukan Antar Provinsi dan Pulau
Rekomendasi Pemasukan adalah dokumen dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau provinsi penerima (tujuan). Isinya menyatakan bahwa Persyaratan Kesehatan Hewan wilayah tujuan terpenuhi.
• Persyaratan Dokumen Permohonan Rekomendasi Pemasukan Perseorangan/Non Perseorangan
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau unit usaha dalam status pembinaan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner
3. Sertifikat Halal Untuk yang dipersyaratkan
4. Laporan Realisasi pengeluaran/pemasukan produk pangan/non pangan asal hewan antar Provinsi dan Pulau
5. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan/non pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
6. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
7. Khusus pemasukan daging sapi disertai rencana distribusi dan pernyataan tidak dijual di pasar tradisional
8. Surat tanda setoran/bukti setoran retribusi daerah

 

Prosedur Penerbitan Rekomendasi Pemasukan
1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan melalui aplikasi JOSS (joss.jatimprov.go.id).
2. Pemohon memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan umum elektronik melalui aplikasi JOSS. 
3. Medik Veteriner yang diberi tugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
4. Medik Veteriner yang diberi tugas melakukan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
5. Medik Veteriner menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan/Rekomendasi Penerbitan/Penolakan Izin/Non Izin yang telah diisi/dilaksanakan dan selanjutnya diketahui/disahkan oleh Kepala Bidang Kesmavet.
6. Kepala Bidang Kesmavet membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
7. Medik Veteriner mengunggah SKRD di Aplikasi JOSS dan menginfokan Pemohon agar melakukan pembayaran.
8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi berdasarkan nominal yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diinfokan oleh Medik Veteriner.
9. Kepala Bidang Kesmavet memeriksa status kesesuaian bukti bayar dengan SKRD secara manual.
10. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Jawa Timur melakukan validasi rekomendasi atas persetujuan Kepala Dinas untuk pemasukan Produk Pangan/ Non Pangan Asal Hewan antar Provinsi dan Pulau.
11. Penerbitan Rekomendasi atas persetujuan Kepala Dinas untuk pemasukan Produk Pangan/Non Pangan Asal Hewan antar Provinsi dan Pulau.
12. Pemohon dapat mengunduh Rekomendasi Pemasukan pada aplikasi iSIKHNAS lalu lintas HPM.

 

Informasi Penting pada Rekomendasi Pemasukan
Rekomendasi Pemasukan memuat informasi mengenai:
a. Nomor rekomendasi;
b. Identitas pemohon;
c. Asal dan tujuan HPM;
d. Tempat pemeriksaan pemasukan HPM;
e. Transit bongkar muat;
f. Rincian pemasukan seperti jenis HPM yang akan dimasukkan;
g. Ketentuan yang harus dipenuhi pemohon - HPM berasal dari wilayah/kawasan dengan status situasi bebas/terduga/tertular/wabah, dan Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan (jenis penyakit hewan dan/atau parameter keamanan produk hewan per komoditas, serta persyaratan kesehatan hewan berdasarkan status situasi daerah pengirim dan daerah tujuan);
h. Masa berlaku;
i. Penandatanganan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur.

 

Masa Berlaku Rekomendasi Pemasukan
Rekomendasi pemasukan berlaku selama status situasi penyakit hewan dan Persyaratan Kesehatan Hewan di wilayah atau kawasan penerima tidak berubah.
 

 

 

 

Preferensi Cookie

Pilih jenis cookie yang boleh digunakan. Cookie esensial selalu aktif agar situs dan formulir berfungsi dengan aman. Pilihan dapat diubah kapan saja lewat tautan “Kelola preferensi cookie” di footer. Detail lengkap: Kebijakan Privasi bagian 7.

Menu Aksesibilitas
Ukuran Teks
100%
Tinggi Baris (Line Spacing)
Jarak Antar Huruf
Perataan & Ketebalan Teks
Font Ramah Disleksia (Dyslexia Friendly)
Mode Suara Aktif: Arahkan kursor (hover) ke tombol/tautan, blok/highlight teks, atau klik paragraf & judul untuk mendengarkan suara.
Kursor Besar (Big Cursor)
Sesuaikan Warna Teks
Sesuaikan Warna Judul
Sesuaikan Warna Latar