Rencana Strategis
PELAYANAN
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktivitas, pertumbuhan sel, dan jaringan, serta cadangan energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain
Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gram/ orang/ hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gram/ orang/ hari. Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan.
Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya, ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya, kambing dan domba) dan ruminansia besar (misalnya, sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu
Peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional. Pada tahun 2018, populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 27 % dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur mencapai 57 % dari total produksi nasional; produksi telur mencapai 29 % dari produksi telur nasional; dan produksi daging sapi 20 % dari produksi nasional.
Untuk menunjang produksi, aspek kesehatan hewan sangatlah penting. Kesehatan hewan juga memiliki korelasi langsung dengan ketahanan pangan. Kerugian dan jumlah kematian ternak akibat berbagai penyakit hewan menular seperti flu burung sangatlah besar. Disamping itu, kesehatan hewan demi kesehatan manusia juga perlu ditingkatkan, karena sekitar 80% penyakit yang ada pada manusia berasal dari hewan
Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal. Undang-undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri”, hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh, dan halal tersebut. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit Nomor Kontrol Veteriner sangat berkepentingan agar semua unit usaha produk hewan di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut.
Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan sarana prasarana peternakan yang terbatas. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular.
Tingkat kematian ternak karena penyakit hewan menular pada induk sapi saat ini, belum dapat diasuransikan. Hal ini disebabkan oleh pihak asuransi menilai bahwa kondisi tersebut tidak layak secara ekonomi. Idealnya ternak yang dapat diasuransikan antara lain: ternak yang memiliki kondisi fisik sehat dan induk produktif (bibit). Asuransi ternak masih perlu dipopulerkan pada peternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya.
Peran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat strategis karena merupakan motor penggerak dan koordinator pembangunan peternakan di Jawa Timur. Intervensi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pemerintah adalah dari sisi kebijakan, pembinaan, dan pengawasan
Sumber: DISNAK JATIM