Timotius Bulu mengatakan KTP-T bagi ternak-ternak besar di daratan Pulau Sumba itu dimaksudkan pula untuk memudahkan data pokok tentang populasi ternak, jenis kelamin, umur, rumpun ternak, sistem pemeliharaan, mutasi ternak, pemotongan dan inseminasi. Selain KTP-T, kata dia, setiap pemilik ternak juga disediakan buku khusus untuk melakukan pendataan ternak besar dan kecil serta proses penjualan dan pemotongan setelah mendapat izin dari petugas. Populasi ternak besar di Pulau Sumba berdasarkan hasil pendataan lokal tahun 2000 mencapai 50 ribu ekor lebih atau berkurang sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai ratusan ribu ekor.  "Hal ini diakibatkan oleh serangan penyakit Sura yang dalam beberapa tahun terakhir ini mendera ternak besar di Sumba, sehingga populasinya terutama sapi dan kerbau menurun drastis," katanya.

     Dia mengatakan kebijakan ini muncul setelah Gubernur NTT Frans Lebu Raya mencanangkan NTT sebagai provinsi ternak serta upaya pemerintah daerah mendukung swasembada daging sapi dan kerbau pada 2014 yang ditargetkan pemerintah pusat. "Kami juga bertekad untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai salah satu pusat pengembangan ternak di NTT di luar Pulau Timor, karena tuntutan adat dan budaya masyarakat setempat," kata Timotius Bulu. (Ant/OL-2)

Sumber :  mediaindonesia.com