Pada tanggal 11 Agustus 2016 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama FAO ECTAD Indonesia menggelar Sarasehan Pelaku Usaha Bidang Perunggasan. Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Puri Perdana Blitar merupakan upaya mendukung keberhasilan program pengendalian penyakit flu burung. Dengan menurunkan potensi terjadinya pandemik akibat penyakit flu burung, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas unggas komersial di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, drh. Wemmi Niamawati, MMA. Peserta sarasehan kesemuanya berjumlah 60 orang. Meliputi perwakilan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan dan peternak dari kabupaten Blitar, Tulungagung dan Kediri, asosiasi perunggasan dan swasta, serta staf FAO ECTAD Jakarta.

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, drh. Wemmi Niamawati, MMA bahwa populasi unggas di Jawa Timur sebanyak 279.353.386 ekor. Hal tersebut menjadikan Jawa Timur daerah penyumbang protein hewani asal unggas terbesar di Indonesia. “Namun juga merupakan ancaman terhadap perkembangan virus flu burung. Dari Januari-Juni 2016, tercatat 7 kasus flu burung terjadi di wilayah Jawa Timur”, lanjutnya.

Sejak tahun 2005, FAO (Badan Dunia untuk Pangan dan Pertanian) telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit flu burung. Tim dari FAO dan Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Pusat telah melatih sebanyak 276 orang yang bertugas menangani permasalahan peternakan sektor IV, dan 37 petugas di peternakan unggas komersial sektor III di 9 Kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Kesehatan Hewan telah melatih petugas integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) sebanyak 944 orang di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang bertugas untuk melaporkan setiap kejadian penyakit melalui SMS gateway. Petugas juga memberikan respon/tindakan serta melaporkan hasil perkembangan terapi melalui sistem iSIKHNAS.

Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sejak 4 tahun terakhir telah mengalokasikan vaksin AI sebanyak 4,9 juta dosis. Sesuai dengan UU nomor 41 tahun 2014, pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit hewan. Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Informasi mengenai sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk produk peternakan turut ditegaskan dalam pertemuan ini. Sertifikasi NKV disampaikan oleh Drh. Nuria Ulfah dari Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Sertifikat NKV harus disertakan pada setiap produk asal hewan yang pelaksanaannya berdasar pada Permentan Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005. NKV ini merupakan jaminan pemerintah untuk produk pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Sedangkan praktik terbaik peningkatan produktivitas peternak dilakukan dengan Biosekuriti 3 Zona (bersih, antara, dan kotor), Vaksinasi 3 Tepat (tepat vaksin, teknik dan target), menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dan kandang, pencatatan data dengan tertib dan lengkap, serta keterbukaan dan kerjasama pelaku perunggasan.

Perwakilan dari FAO ECTAD Indonesia yaitu Adi dan Erry Setyawan juga mengenalkan Database Program Peternakan Ayam Petelur. Program aplikasi yang diperkenalkan diberi nama  “Petelur.id” yang mengakomodir kebutuhan peternak tentang pencatatan data kegiatan usahanya secara sistematis. Data yang dimasukkan dalam aplikasi dapat diolah untuk membantu peternak dalam membuat keputusan usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas peternakan. Dalam aplikasi ini juga disediakan fitur konsultasi ternak yang diasuh oleh para pakar di bidangnya.